Kedudukan dan Fungsi Pembukaan UUD 1945

           Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bersama sama dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945,disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, dan diundangkan dalam Berita republik Indonesia Tahun II No.7. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam ilmu hukum mempunyai kedudukan di atas pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Konsekuensinya keduanya memiliki kedudukan hukum yang berlainan, namun keduanya terjalin dalam suatu hubungan kesatuan yang kasual dan organis.

        Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas empat alinea, dan setiap alenia memiliki spesifikasi kalau ditinjau berdasarkan isinya. Alinea pertama, kedua dan ketiga memuat segolongan pernyataan yang tidak memiliki hubungan kasual organis dengan pasal-pasalnya. Bagian tersebut memuat serangkaian pernyataan yang menjelaskan peristiwa yang mendahului terbentuknya negara indonesi,adapun bagian keempat (Alinea IV) memuat dasar-dasar fundamental negara yaitu : tujuan negara, ketentuan UUD negara,bentuk negara dan dasar filsafat negara Pancasila.Oleh karena itu alinea IV ini memiliki hubungan 'kasual organis' dengan pasal-pasal UUD 1945,sehingga erat hubungannya dengan isi pasal-pasal UUD 1945 tertsebut.

1. Pembukaan UUD 1945 dalam Tertib Hukum Indonesia
2. Pembukaan UUD 1945 Memenuhi Syarat Adanya Tertib Hukum Indonesia
3. Pembukaan UUD 1945 Sebagai Staatsfundamentalnorm
4. Eksistensi Pembukaan UUD 1945 bagi Kelangsungan Negara Republik Indonesia